• Ayoconnect

Mengenal Lebih Dekat Pajak Pulsa dan Voucer, Apa Implikasinya Bagi Bisnis Anda?

Diperbarui: Mar 3

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan atau Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer merupakan salah satu peraturan yang baru berlaku di awal tahun 2021.




Apa saja dampak dari PMK ini terhadap pelaku bisnis bill aggregator, fintech, e-commerce, dan pengecer? Apakah kenaikan harga jual pulsa dan voucer bagi pelanggan bisa betul-betul dihindari? Bagaimana contoh perhitungan pajak penambahan nilai dan pajak penghasilan berdasarkan PMK ini?


Ayoconnect merupakan perusahaan teknologi finansial yang menyediakan solusi pembayaran tagihan bagi bisnis lainnya di Indonesia. Melalui jaringan API Open Bill Network yang dibangunnya, Ayoconnect menghubungkan lebih dari 900 perusahaan penyedia tagihan dengan 70 platform B2C untuk mengakses 3.000 produk digital dari 24 kategori, termasuk di antaranya pulsa prabayar, token listrik, voucer game, dan masih banyak lainnya. Kehadiran PMK No. 6 Tahun 2021 tentunya akan berdampak terhadap alur bisnis Ayoconnect beserta puluhan perusahaan rekan Ayoconnect.


Guna menjawab beberapa pertanyaan seputar PMK No. 6 Tahun 2021 yang dimiliki rekan-rekan pelaku industri pembayaran tagihan di Indonesia, Ayoconnect berinisiatif menyelenggarakan sebuah diskusi publik. Diskusi yang dilaksanakan pada hari Senin, 1 Maret 2021 secara daring ini dipandu oleh Alexander Jatra, CFO Ayoconnect, dengan Deril Friansyah, Accounting & Tax Manager Ayoconnect, sebagai narasumber utama. Head of Public Policy Indonesia E-Commerce Association, Rofi Uddarojat, dan Tax Partner Prodigi Konsultan, Ridwan Sinarto, turut hadir sebagai panelis pada diskusi.




Sebanyak 60 peserta yang berasal dari berbagai perusahaan yang terlibat dalam rantai distribusi penjualan pulsa dan voucer turut menghadiri diskusi ini. Selama 90 menit, narasumber dan panelis saling berbagi pandangan mengenai latar belakang dibuatnya peraturan, contoh implementasi perhitungan di lapangan, serta dampak yang diperkirakan akan terjadi pada industri, pengecer, serta pelanggan pulsa dan voucer di masa mendatang.


“PMK 6 2021 memberikan penegasan dan pengaturan yang lebih detil untuk transaksi di lapangan sehingga memperkecil potensi pengenaan PPN berganda atas distribusi voucer konten. Kebijakan ini diterbitkan dengan tujuan menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi pulsa,” ungkap Deril Friansyah, Accounting & Tax Manager Ayoconnect.


Ridwan Sinarto dari Prodigi Konsultan menambahkan, “Berdasarkan PMK 6 2021, distributor yang melakukan pemungutan PPn adalah distributor yang berada di Tingkat 2. Oleh karena itu, distributor Tingkat 3 tidak perlu memungut PPn. Hal ini mempermudah distributor tingkat 3 dan seterusnya yang mayoritas merupakan pedagang pengecer karena tidak perlu melakukan administrasi PPN,” jelas Ridwan lebih lanjut.


Head of Public Policy Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Rofi Uddarojat memberikan tanggapannya mengenai pentingnya evaluasi berkala dari pemerintah terhadap dampak kebijakan ini. “Pulsa dan paket data merupakan salah satu faktor pendorong digitalisasi. Sebagai contoh, beberapa perusahaan anggota idEA tengah meluncurkan layanan digitalisasi warung di mana produk virtual seperti pulsa dan paket data turut didistribusikan dalam satu jaringan platform yang sama,” ungkap Rofi.


“Pemerintah perlu mengkalkulasi efek dari pemberlakuan kebijakan ini terhadap keterjangkauan dan aksesibilitas terhadap koneksi internet, utamanya bagi masyarakat berpendapatan rendah,” ungkap Rofi.



Klik tombol di bawah untuk mengunduh materi presentasi diskusi.